Senin, 19 April 2010

PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN JOMBANG

Perubahan stuktur kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah telah dilaksanakan di Kabupaten Jombang pada awal 2009 kemarin. Dan salah satu lembaga baru yang dibentuk adalah sebuah ”Badan Perizinan”.

Lembaga ini nantinya diharapkan akan menjadi ujung tombak pelayanan perizinan, dimana berbagai macam izin seperti HO, IMB, TDP, SIUP, SITU, ijin penelitian dan izin-izin lainnya akan dilayani dalan satu pintu di Badan Perizinan ini. Sehingga dalam pemohon tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk mendapatkan izin. Pemohon hanya tinggal pergi ke kantor Badan Perizinan untuk mengajukan permohonan berbagai ijin usaha atau investasi yang dibutuhkan dan di Badan Perizinan ini pula izin yang keluarkan pemerintah daerah akan diterima oleh pemohon. Tujuannya jelas yaitu untuk memberikan kemudahan pada dunia usaha karena dapat menciptakan iklim kondusif yang dapat meningkatkan kegairahan dunia usaha serta menarik minat kalangan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Jombang.

Jika kita menengok ke daerah-daerah lain yang rata-rata sudah memulai menerapkan sistem pelayanan perizinan satu pintu sejak tahun 2006, maka terbentuknya Badan Perizinan di Kabupaten Jombang ini bisa dikatakan agak terlambat. Karena menurut berita yang pernah dilansir oleh majalah Warta Ekonomi minggu 1 juni 2008 :

”Menurut data dari lembaga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), jumlah kantor pelayanan terintegrasi di daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Dari 473 pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, sampai saat ini tercatat sudah ada 283 daerah yang memiliki kantor pelayanan satu atap. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari tahun 2006 yang hanya ada di 75 daerah atau sebanyak 9 daerah saja pada 2005.

Sayangnya, pengembangan kantor pelayanan terintegrasi (Kantor Pelayanan Terpadu) belum diimbangi perencanaan dan sistem manajemen pelayanan yang optimal. Motivasi yang diambil lebih bernuansa “ikut-ikutan” atau membuat kantor pelayanan perizinan dalam sebuah gedung satu atap secara fisik. Sumber daya manusia di dalamnya terdiri pegawai instansi perizinan yang sekadar “pindah kantor”. Tak heran, kualitas layanan yang diberikan KPT tak jauh beda dengan layanan instansi pemerintah yang lama.”

Keterlambatan penerapan sistem pelayanan perijinan satu pintu ini sebenarnya bukanlah masalah, yang justru menjadi masalah adalah apakah proses pembentukan Badan Perizinan ini benar-benar karena adanya komitmen semua pihak dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ataukah hanya sekedar untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007.

Sekedar memberikan gambaran, disatu pihak ada beberapa Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang telah berhasil mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima 2008 yang diberikan oleh Presiden seperti : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang, Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga, Dinas Perizinan Kota Malang, serta Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sedangkan dilain pihak ada beberapa yang hanya melakukan gebrakan diawal pembentukan setelah itu mundur teratur dan semakin lama pelayanan kembali buruk seperti sebelum terbentuknya unit ini. Yang Pertama adalah contoh masa depan dari Unit Pelayanan Perizinan yang di bangun atas dasar komitmen ”melayani” yang kuat oleh semua pihak baik eksekutif maupun legislatif. Mereka benar-benar berusaha merubah image negatif bahwa berhubungan dengan birokrasi pasti pelayananya lamban, prosedur yang bertele-tele, banyaknya pungli, tidak jelasnya biaya serta waktu penyelesaiannya menjadi suatu pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan merata serta tepat waktu. Sedangkan yang terakhir adalah contoh masa depan dari Unit Pelayanan Perizinan yang dibangun atas dasar ikut-ikutan atau sekedar memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tanpa adanya komitmen yang kuat dari semua pihak.

Terakhir, akankan Badan Perizinan Kabupaten Jombang ini nantinya menjadi sebuah ”Garda Depan” Pelayanan Publik di Kabupaten Jombang ataukah akan mundur teratur yang pada akhirnya terkubur bersama waktu karena tidak adanya dukungan eksekutif, legislatif dan masyarakat ?

5 komentar:

PutraGoes mengatakan...

saat awal berdirinya Badan Pelayanan Perizinan (BPP), banyak pihak merasa senang dan menaruh harapan akan kemudahan akses pelayanan publik terutama dalam hal perijinan dan diyakini dapat memotong jalur birokrasi yang panjang.

tapi dalam perjalanannya, seperti yang kamu tulis, karena belum diimbangi dengan perencanaan dan sistem manajemen pelayanan yang optimal beberapa masalah baru justru muncul ke permukaan. ambil saja satu contoh tentang perijinan reklame.

dengan pindahnya domain ijin reklame ke BPP, semua yang terkait urusan ijin reklame menjadi kewenangan BPP, mulai dari administrasi perijinan, jaminan bongkar, pengawasan reklame maupun kewenangan memutuskan pembongkaran reklame. namun, kewenangan penetapan pajaknya yang dasar penghitungannya disesuaikan dengan jenis, ukuran, jangka waktu dan lokasi masih menjadi kewenangan DPPKAD.

PutraGoes mengatakan...

permasalahan terdeteksi pertama kali ketika aku dan teman-teman di Bidang Anggaran DPPKAD menemukan kenyataan turunnya pertumbuhan pajak reklame pada penyusunan RAPBD 2010, meskipun secara agregat naik, bahkan ada beberapa komponen pajak reklame yang tidak hanya turun pertumbuhannya saja, tetapi juga secara jelas menunjukkan penurunan agregatnya, padahal pajak reklame termasuk jenis pajak yang memberikan kontribusi besar dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Jombang.

dengan inisiatif pribadi, aku mencoba mendekati rekan-rekan yang menjadi petugas lapangan yang terbagi dalam kelompok-kelompok UPT Pemungut Pajak pada Bidang Pendapatan DPPKAD. dengan pendekatan persuasif, aku memperoleh informasi bahwa mereka tidak lagi punya tugas atau kewenangan mendata/membuat laporan bongkar atas reklame yang sudah melampaui batas waktu ijinnya maupun reklame liar yang tidak memiliki ijin. andai kata ada inisiatif pribadi sekalipun, pasti hanya UPT Wilayah Jombang Kota saja yang memungkinkan, karena jatah BBM yang tidak cukup jika harus mendata/membuat laporan semua wilayah Kabupaten Jombang. dari semua Petugas UPT Pemungut Pajak yang berhasil kuajak diskusi mempunyai pendapat yang sama bahwa hal tersebut-lah yang menjadi penyebab turunnya pertumbuhan pajak reklame dan mereka juga berpendapat bahwa BPP-lah yang kini memiliki tugas/kewenangan pengawasan reklame.

PutraGoes mengatakan...

Berbekal informasi tersebut, aku mencoba cross check dari data realisasi belanja BBM yang diberikan kepada Petugas UPT Pemungut Pajak dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak reklame selama tiga tahun terakhir. ternyata informasi yang kuperoleh sama dengan data realisasi tersebut. data realisasi tersebut, menunjukkan turunnya pertumbuhan pajak reklame baru terjadi pada tahun 2009 dan kenyataan yang sama juga terlihat dari data realisasi belanja BBM yang diberikan kepada petugas UPT Pemungut Pajak turun hampir mendekati 40%.

ANA ARISANTI mengatakan...

Thanks infonya yo mas, aku sekarang lagi ngerjain tesis tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan pemohon izin di BPP

thriant@jombang mengatakan...

hahaha pantes, dulu minta renstra segala...