Rabu, 30 Juni 2010

Menjahit kebaya pendek berleher lebar




































 Cara membuat pola
  • Buatlah pola dasar depan dan belakang sampai pinggul
  • Gambarlah bentuk leher pada pola depan dan belakang
  • Perpanjang garis leher depan menjadi kupnat, hingga ke bawah, kutip dan pisahkan bagian depan kanan dan kiri







 


  •  Buatlah pola lengan sesuai ukuran pemakai , namun panjangnya ditambah 2 cm 
  • Rancanglah pola depan yang sudah dipisahkan diatas kainnya, juga pola belakangdan pola lengan





 

X-X Lebar kain 55 cm x 2 =110
X-Z panjang Kain 135 cm
LD Lapisan dada
LB Lapisan belakang

  

























  • Pola depan bagian kiri (yang akan menjadi tengah depan) dirancang di kain yang berbeda

 
















Cara menjahit :
  1. Obraslah semua tiras potongan kain yang akan dijahit
  2. Pasanglah kain lapisan dada, balikkan dan tindas 1mm dari tepi jahitan, lipat tepi/tiras lapisan ke arah dalam, tindas dengan mesin lalu dejahit dengan tusuk som.
  3. Jahitlah kupnat belakang
  4. Kampuhlah bahu depan, dengan bahu belakang, dan pasanglah kain lapisan leher, tindas lapisan dengan mesin, 1 cm dari jahitan, jelujur dan jahit dengan tusuk som
  5. Pasanglah resleting pada jahitan tengah belakang
  6. Kampuhlah jahitan sisi badan kanan dan kiri kemudian jahitlah keliman bawah dengan tusuk som 
  7. Kampuhlan jahitan lengan kanan dan kiri kemudian jahitlah keliman dengan tusuk som 
  8. Pasanglah lengan lengan kanan dan kiri pada kerung lengan badan







Minggu, 27 Juni 2010

Pembangunan Daerah


Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variable-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (factor returns) dalam daerah dibatasi secara jelas. Laju pertumbuhan dari daerah-daerah biasanya diukur melalui output atau tingkat pendapatan adalah sangat berbeda-beda, dan beberapa daerah mengalami kemunduran jangka panjang.
Pertumbuahan regional adalah produk dari banyak faktor, sebagian besifat intern dan sebagian lainnya bersifat ekstern dan sosio politik. Faktor-faktor yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal sedangkan salah satu penentu ekstern yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. (Sirojuzilam, 2008:21).
Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti telah terjadinya pembangunan. Kriteria pendapatan perkapita sebagai dasar pengukuran pembangunan mulai diragukan kebenarannya. Dalam keadaan demikian terjadi penyimpangan pengertian antara pertumbuahn ekonomi dengan pembangunan (development).
Strategi pertumbuhan ekonomi mengabaikan masalah pemerataan ini. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi diharapkan secara otomatis akan terjadi perembesan ke bawah (trickle-down effect) sehingga menguntungkan juga kelompok masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata. Dengan demikian maka daerah yang miskin, tertinggal tidak produktif akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Strategi ini dikenal dengan istilah “Redistribution With Growth
 Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi regional yang lazim dikenal yaitu:







a. Export Base Models, oleh North (1955) yang kemudian dikembangkan oleh Tiebout (1956).
  Mereka mendasarkan pandangannya dari sudut teori lokasi, yg berpendapat bahwa jenis keuntungan lokasi yang dapat digunakan daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap wilayah dan hal ini tergantung pada keadaan geografi daerah setempat.
 Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi pemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan yang juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari daerah-daerah lain. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan-keuntungan eksternal dan pertumbuhan ekonomi regional lebih lanjut. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan suatu region, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang dimilikinya dan tidak harus sama dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.
b. Cumulative Causation Models oleh Myrdal (1975) dan kemudian diformulasikan oleh Kaldor
 Teori ini berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak hanya dapat diserahkan pada kekuatan pasar (market mechanism), tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan regional terutama untuk daerah–daerah yang relatif masih terbelakang.
c. Core Periphery Models dikemukakan oleh Friedman (1966)  
Teori ini menekankan analisa pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (core) dan desa (periphery). Menurut teori ini, gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa disekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan pedesaan tersebut juga sangat ditentukan oleh arah pembangunan perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah (spatial interaction) sangat ditentukan.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang daerah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (widjaja, 2005:56).
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa permasalahan maupun sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia setiap daerah Kabupaten/ kota berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan potensi sumberdaya tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan pada masing-masing daerah (widjaja,2005:56). Hal ini sesuai dengan Hipotesis Untuk terbalik  yang dikemukakan oleh kutznet Hipotesis U-Terbalik Kuznets (1955, 1963) dalam ismail (2001:2) ”sewaktu pendapatan per kapita naik, ketidakmerataan mulai muncul dan mencapai maksimum pada saat pendapatan berada pada tingkat menengah dan kemudian menurun sewaktu telah dicapai tingkat pendapatan yang sama dengan karakteristik negara industri”
 Peningkatan pertumbuhan dimungkinkan dengan berkembangnya sektor pemimpin (leading sector). Ketidakmerataan pendapatan akan memburuk pada tahap awal disebabkan upah buruh masih relatif rendah. Dengan demikian pertumbuhan tidak banyak memberikan manfaat bagi golongan miskin atau golongan buruh. Namun dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita, maka permintaan terhadap sarana publik (transportasi, komunikasi, pendidikan dsb) juga meningkat. Kondisi ini akan memunculkan trickle-down effect bagi golongan miskin dengan meningkatnya upah buruh melalui sektor lain.
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macan sector ekonomi yang secara tidak lansung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah (Sirojuzilam,2005:4).
Sedangkan menurut pemikiran Chenery-Syrquin (1975), yang merupakan  pengembangan pemikiran dari Clark dan Kuznets, ”perkembangan perekonomian akan mengalami suatu transformasi (konsumsi, produksi dan lapangan kerja), dari  perekonomian yang didominasi sektor pertanian menjadi didominasi oleh sektor industri dan jasa”
Investasi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan di daerah. Sejalan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, kewenangan propinsi dalam bidang penanaman modal mengalami perubahan. Provinsi hanya mendukung kewenangan dalam hal promosi, penanaman modal di daerah berada di tangan pemerintah kabupaten / kota.
Oleh karena itu, diharapkan daerah tidak mempersulit usaha investasi dengan memperpanjang birikrasi dari pengusaha serta jaminan keamanan dan ketertiban daerah. Jangan sampai soal perizinan investasi di daerah semakin dipersulit, justru di era globalisasi dimana persaingan semakin tajam seperti saat ini (widjaja, 2005:56).

Artikel terkait :

  1. Pemilihan lokasi industri primer berdasarkan teori webber
  2. Pembangunan Ekonomi Daerah
  3. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
  4. Jurnal Service Quality Parasuraman, Valarrie & Berry 1998 vol 64 No.1 
  5. Good Governance dan Reinventing Government 
  6. Pengertian dan Karkteristik Pelayanan Publik 
  7. Kualitas Pelayanan Publik 







Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (1999:122-126) Strategi pembangunan ekonomi derah dapat dikelompokkan empat kelompok besar yaitu :
1. Strategi pengembangan fisik/lokalitas
Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik /lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pengembangan dunia usah daerah. Secara khusus tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ini dalah untuk menciptakan identitas daerah, memperbaiki basis pesona (amenity base) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah.

2. Strategi pengembangan dunia usaha 
Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat.

Beberapa alat untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni :
  1. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha 
  2. Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan terutama mengetahui masalah perizinan, rencana pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah ketersediaan lahan, izin mendirikan bangunan dan sebagainya. 
  3. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil 
  4. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis.
  5. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan. Peningkatan persaingan didunia yang berbasiskan ilmu pengetahuan sekarang ini menuntut pelaku bisnis dan pemerintah daerah untuk secara terus menerus melakukan kajian tentang produk baru, pengembangan teknologi baru, dan pencarian pasar-pasar baru.
3. Strategi pengembangan sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan ketrampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan.

 4. Strategi pengembangan ekonomi masyarakat
Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang sering juga dikenal dengan istilah pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.









Artikel Terkait :




Pembangunan Ekonomi Daerah



Mulai tahun 2001 pembangunan ekonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru. Secara formal ini ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 pada tahun 2001. Pada intinya UU No. 22 tahun 1999 memuat tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah sementara UU No. 25 tahun 1999 memuat tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Era reformasi yang bergulir semenjak tahun 1998 membawa perubahan besar pada aspirasi daerah, kalau tadinya pemerintah pusat memainkan peran vital dalam pembangunan daerah, sistem yang sering disebut sebagai sentralistik, maka sedikit banyak reformasi telah memberikan pengaruh pada daerah berupa tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah secara lebih luas dan nyata. Pihak yang paling mengetahui karakteristik daerah adalah orang daerah, karena itu perencanaan pembangunan tidak cocok lagi kalau ditentukan oleh pusat. Daerah harus diberi wewenang seluas mungkin dalam pembangunannya sehingga pembangunan dapat berjalan lebih harmonis. Argumentasi ini masuk akal mengingat karakteristik daerah di Indonesia sangat bervariasi. Bervariasinya karakterisik daerah ini menuntut pola pembangunan yang bervariasi pula dan bukan satu pola yang berlaku secara seragam untuk semua daerah.

Tuntutan yang semakin kuat ini telah memaksa pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada daerah. Adanya penyerahan wewenang ini diharapkan akan memberikan "ruang gerak" lebih luas kepada daerah untuk melakukan berbagai langkah konkrit dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks inilah kedua Undang-undang tersebut dilaksanakan semenjak tahun 2001. Harapan besar atas pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut adalah, pembangunan ekonomi daerah akan berjalan lebih cepat dan terarah serta didasarkan pada kemampuan daerah. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan dengan cepat meningkat sementara demokratisasi akan berkembang secara mantap sehingga masyarakat Indonesia akan menuju pada masyarakat yang adil dan makmur. (Adi W: 2003 :1-2)

Menurut Barzelay dalam Kusaini (2006:62) Pemberian Otonomi daerah melalui Desentralisasi fiskal dam kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pendapat diatas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan pemikiran mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut diatas Litvack et.al dalam kusaini (2006: 164) mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum atau paling rendah tingkat birokrasi (hirarkinya). Efisiensi tersebut berangkat dari pemikiran dimana dengan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah lebih mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya sehingga akan membuat pemerintah daerah lebih tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang ada (allocative efficiency)

Pengertian pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999: 108) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan indistri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembanguanan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.



Artikel terkait :

  1. Pemilihan lokasi industri primer berdasarkan teori webber
  2. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
  3. Pembangunan Daerah
  4. Jurnal Service Quality Parasuraman, Valarrie & Berry 1998 vol 64 No.1 
  5. Good Governance dan Reinventing Government 
  6. Pengertian dan Karkteristik Pelayanan Publik 
  7. Kualitas Pelayanan Publik 



Senin, 07 Juni 2010

Cara Menjahit Saku Vest


Langkah-langkah menjahit Saku Vest
1. Menentukan letak saku dan ukurannya.
2. Menyiapkan komponen saku vest.
3. Memasang viselyn pada lajur / vest
4. Lipat lajur / vest dan menjahit dari bagian buruk, lalu tipiskan kampuh, kemudian baliklah dan seterika.
5. Menyatukan bahan dasar, vest dan saku dalam.
    a. Vest dipasang di bagian baik kain dasar sesuai tanda
    b. Memasang tepi lubang saku dari bagian saku dalam
    c. Menjahit tepi lubang saku dalam
    d. Menggunting lubang saku 0,7 cm sebelum jaitan tepi digunting menyudut

6. Saku dalam diarahkan kebagian buruk, dan dilipat ke bawah, vest diarahkan ke atas. 
7. Menjahit tepi saku dalam 2 x (dua kali), guntingan sudut ikut terjahit.
8. Meletakkan tepi vest dengan tusuk balut (soom) rapat.
9. Mer apikan tepi saku dalam

Gambar menyatukan bahan dasar, vest dan saku dalam









































































Gambar menjahit tepi saku dalam 2 x (dua kali)





Gambar menjahit bibir passepoille




Gambar kantong dan saku vest



ARTIKEL TERKAIT :

Cara Menjahit Lengan dengan Rapi

CARA MENJAHIT LENGAN DENGAN RAPI


Saat awal-awal belajar menjahit, kesulita yang paling sering dikeluhkan adalah saat menjahit lengan terutama saat harus menyatukan bagian lengan dengan bagian badan. Hal ini dikarenakan lingkar kerung lengan pada bagian lengan lebih panjang dari pada lubang kerung lengan yang ada pada bagian badan.


















Sebenarnya pola lengan memang sengaja dibuat lebih panjang, agar jika dijahit dengan cara yang benar akan menghasilkan bentuk lengan yang terlihat lebih berisi dan tidak lepek, hanya saja untuk menjahitnya memang membutuhkan sedikit teknik dan ketelatenan.

Nah bagi yang baru belajar menjahit dan mengalami kesulitan dalam menjahit lengan, jangan cepat putus asa ya… Disini saya akan memberikan langkah-langkah mudah dalam menjahit lengan agar menghasilkan jahitan lengan yang rapi.

1. Sediakan lengan dan badan bagian muka dan belakang.

2. Menjahit sisi badan muka dan belakang, menjahit bahu dengan kampuh buka.

3. Setik renggang ½ cm dari garis atas pola dan ½ cm dibawah garis pola (gambar 1)














4. Ukur panjang lingkar lengan yang ada di bagian badan dan ukur pula yang lingkar bagian lengan yang akan disatukan dan cari selisihnya

5. Tarik kedua benang yang berada diatas dan dibawah garis pola sepanjang selisih yang diperoleh dilangkah no 4 lalu ratakan.(gambar2)


6. Beri tanda tengah-tengah kepala lengan. (gambar 3)

















7. Jahit bagian pinggir lengan dengan kampuh buka (gambar 4)



















8. Pasang lengan pada badan dijelujur dahulu kemudian dijahit, jangan lupa untuk mengapaskan bagian tengah kepala lengan yang sudah ditandai dengan jahitan bahu. (gambar 5)



















9. Gunting tepi kampuh kerung lengan sisakan ¾ cm.

10. Sisa kampuh diselesaikan dengan diobras/difeston.

11. Penyelesaian kelim bawah di som.

12. Lengan yang rapi sudah siap (gambar 6)



















Semoga langkah-langkah menjahit lengan ini bisa membantu anda yang baru belajar menjahit. Selamat mencoba, semoga sukses!!!

Artikel terkait :

  1. Cara Menjahit Saku Vest
  2. Menjahit kebaya pendek berleher lebar
  3. Cara menjahit lubang kancing pasepoal 
  4. Cara Menjahit Blazer 

Selasa, 01 Juni 2010

Pola Dasar Rok








Keterangan pola rok muka

Menggambar pola rok dimulai dari titik A.

A - B = panjang rok.
A - C = tinggi panggul.
A - A1 = ¼ lingkar pinggang ditambah 4 cm ( 3 cm untuk besar lipit kup, 1 cm untuk membedakan ukuran pola muka degan pola belakang).

A1 - A2 = 1,5 cm.

Hubungkan A dengan A1 seperti gambar (garis pinggang).

A - D = 1/10 lingkar pinggang.
D - D1 = 3 cm.

Pada garis tengah antara D dan D1 dibuat garis lurus sampai batas garis C dengan C1(garis panggul).

D - D1 = 12 cm.
C - C1 = ¼ lingkar panggul ditambah 1 cm.
B - B1 = C - C1.
B1 - B2 = 3 cm.
B2 - B3 = 1,5 cm.

Hubungkan A1 dengan C1 membentuk garis pinggul dan dari C1 ke B3.
Hubungkan B dengan B3 seperti gambar (garis bawah rok).

Keterangan pola rok belakang

Menggambar pola rok bagian belakang sama dengan cara meggambar pola rok bagian muka. Bedanya hanya terletak pada ukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul. Ukuran lingkar pinggang dan ukuran lingkar panggul pola bagian muka lebih besar 2 cm dari pada pola bagian belakang.

Tetapi bentuk garis sisi, garis pinggang dan garis bawah rok sama dengan pola rok bagian muka. Untuk itu maka pola rok bagian belakang dibuat dari pola rok bagian muka. Untuk membedakannya cukup dengan memindahkan garis tengah muka sebesar 2 cm dengan cara mengukur dari A ke E sama dengan dari B ke F yaitu 2 cm, hubungkan titik E dengan F dengan garis lurus (garis tengah belakang).

Jika ingin memiliki pola bagian muka dan pola bagian belakang pada kertas yang berbeda, sebaiknya salah satu dari pola rok dipindahkan. Sebaiknya pola yang dipindahkan itu adalah pola bagian belakang, dengan demikian pada pola rok bagian muka juga terdapat pola bagian belakang. Didalam memindahkan pola perlu diperhatikan garis tengah belakang pola mesti dalam posisi lurus, garis pinggang dan garis sisi rok bentuknya mesti sama dengan yang asli.

Artikel terkait :
Pola dasar pakaian wanita dewasa sistem sederhana
Pola Dasar Lengan (4)
Pola dasar celana wanita
Belajar mendesain Busana (bag1)
Cara menjahit blazer
Variasi model dasar kebaya modern

Pola Dasar Lengan (4)





Ukuran Yang Diperlukan

1). Lingkar kerung lengan = 40cm (diukur dari pola badan)
2). Tinggi puncak lengan = 12 cm
3). Panjang lengan = 24 cm 
 
Keterangan pola lengan

Menggambar pola lengan dimulai dai titik A yang merupakan puncak lengan.

A - B = panjang lengan.
A - C = ukuran tinggi puncak lengan, buat garis sampai ke titik D dan E, setelah diukur dari titik A ½ lingkar kerung lengan yang ukurannya bertemu dengan garis dari tititk C.

Buat garis putus-putus (garis bantu) dari A ke D dan dari A ke E.
Garis bantu dari A ke D dan A ke E dibagi tiga. 1/3 dari A ke D
diberi titik A1 dan dari A ke E dinamakan titik A2.

A1 - A4 = A2 - A3 = 1,5 cm.
Titik D1 = 1/3 D - A
D ke D1 dibagi dua dinamakan titik D2.
D2 - D3 = 0,5 cm.

Hubungkan A dengan A4 dengan D1, D3 dan D seperti gambar (lingkar kerung lengan bagian muka).
Hubungkan A dengan A3 dan E seperti gambar (lingkar kerung lengan bagian belakang).

G - G1 = E1 - E2 = 1,5 cm.

Hubungkan E dengan E2 (sisi lengan bagian belakang), dan D dengan G seperti gambar (sisi lengan bagian muka)

Artikel Terkait :
Cara menjahit lengan dengan rapi
Menggambar pola dasar pakaian wanita dewasa sistem dressmaking (3) 
Cara Menjahit Saku Vest
Pola Dasar Rok