Minggu, 27 Juni 2010

Pembangunan Ekonomi Daerah



Mulai tahun 2001 pembangunan ekonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru. Secara formal ini ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 pada tahun 2001. Pada intinya UU No. 22 tahun 1999 memuat tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah sementara UU No. 25 tahun 1999 memuat tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Era reformasi yang bergulir semenjak tahun 1998 membawa perubahan besar pada aspirasi daerah, kalau tadinya pemerintah pusat memainkan peran vital dalam pembangunan daerah, sistem yang sering disebut sebagai sentralistik, maka sedikit banyak reformasi telah memberikan pengaruh pada daerah berupa tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah secara lebih luas dan nyata. Pihak yang paling mengetahui karakteristik daerah adalah orang daerah, karena itu perencanaan pembangunan tidak cocok lagi kalau ditentukan oleh pusat. Daerah harus diberi wewenang seluas mungkin dalam pembangunannya sehingga pembangunan dapat berjalan lebih harmonis. Argumentasi ini masuk akal mengingat karakteristik daerah di Indonesia sangat bervariasi. Bervariasinya karakterisik daerah ini menuntut pola pembangunan yang bervariasi pula dan bukan satu pola yang berlaku secara seragam untuk semua daerah.

Tuntutan yang semakin kuat ini telah memaksa pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada daerah. Adanya penyerahan wewenang ini diharapkan akan memberikan "ruang gerak" lebih luas kepada daerah untuk melakukan berbagai langkah konkrit dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks inilah kedua Undang-undang tersebut dilaksanakan semenjak tahun 2001. Harapan besar atas pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut adalah, pembangunan ekonomi daerah akan berjalan lebih cepat dan terarah serta didasarkan pada kemampuan daerah. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan dengan cepat meningkat sementara demokratisasi akan berkembang secara mantap sehingga masyarakat Indonesia akan menuju pada masyarakat yang adil dan makmur. (Adi W: 2003 :1-2)

Menurut Barzelay dalam Kusaini (2006:62) Pemberian Otonomi daerah melalui Desentralisasi fiskal dam kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pendapat diatas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan pemikiran mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut diatas Litvack et.al dalam kusaini (2006: 164) mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum atau paling rendah tingkat birokrasi (hirarkinya). Efisiensi tersebut berangkat dari pemikiran dimana dengan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah lebih mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya sehingga akan membuat pemerintah daerah lebih tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang ada (allocative efficiency)

Pengertian pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999: 108) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan indistri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembanguanan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.



Artikel terkait :

  1. Pemilihan lokasi industri primer berdasarkan teori webber
  2. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
  3. Pembangunan Daerah
  4. Jurnal Service Quality Parasuraman, Valarrie & Berry 1998 vol 64 No.1 
  5. Good Governance dan Reinventing Government 
  6. Pengertian dan Karkteristik Pelayanan Publik 
  7. Kualitas Pelayanan Publik 



1 komentar:

PutraGoes mengatakan...

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memang merupakan tonggak regulasi dicanangkannya otonomi secara utuh atau penuh yang diyakini sebagai formula ampuh dalam mengakhiri hubungan kurang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun demikian, karena kedua kebijakan tersebut lahir akibat turbulensi bidang politk, ekonomi, dan budaya (krisis ekonomi’97, kerusuhan mei’98, lengsernya pak harto) berakibat pada isi kebijakan yang melahirkan konflik baru di daerah dengan memberi peran yang luas kepada legislatif daerah dan mempersempit ruang gerak eksekutif di daerah. Karena itu, pada tahun 2004 kedua kebijakan itu dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Isu utama tentang perubahan kedua kebijakan tersebut terletak pada perbedaan mendasar pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang diantaranya adalah:
1. Definisi
22/99 --> otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab (utuh dan bulat). LUAS adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal dan agama. NYATA dalam arti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan di daerah. Otonomi yang BERTANGGUNGJAWAB berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah.
32/04 --> Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua Urusan Pemerintahan, kecuali (politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, justisi dan agama). Sejalan dengan otonomi yang luas dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

2. Pendekatan dan besaran isi otonomi
22/99 --> terbagi daerah besar dan daerah kecil, ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada dengan isi otonomi luas
32/04 --> pendekatan besaran dan isi otonomi dengan menekankan pada pembagian urusan yang berkeseimbangan asas eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi

3. Hubungan Antar Pemerintahan
22/99 --> daerah-daerah dalam melaksanakan asas desentralisasi masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.
32/04 --> pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.

4. Penggunaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
22/99 --> desentralisasi terbatas pada propinsi, dan luas pada daerah kabupaten/kota, dekosentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada propinsi, tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan
32/04 --> desentralisasi diatur berkeseimbangan antara propinsi dan kabupaten/kota, dekosentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada propinsi, tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan

5. Susunan Pemerintahan Daerah
22/99 --> pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.
32/04 --> pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD.

6. Pola Otonomi
22/99 --> local democratic model
32/04 --> local democratic model dengan struktural efficiency model

7. Sistem Pertanggung-Jawaban Pemerintahan
22/99 --> separated system
32/04 --> mixed system dengan memadukan antara integrated system dengan separated system

8. Dominasi Peranan/Sistem
22/99 --> legislatif daerah (legislative heavy)
32/04 --> check and balances antara eksekutif daerah dan legislatif daerah