Selasa, 04 Mei 2010

Mengapa kenaikan tax ratio Indonesia begitu lamban? kini terjawab sudah!


Setelah kasus mafia pajak Gayus Tambunan Jakarta dan Suhertanto Surabaya terbongkar, maka terjawab sudah pertanyaan yang selama ini begitu sulit dicari jawabannya oleh para ahli ekonomi, para pakar perpajakan atau bahkan oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia yaitu pertanyaan kenapa tax ratio indonesia prosentasenya begitu sulit untuk meningkat, sementara negara-negara berkembang lainnya yang selevel dengan Indonesia sudah mampu mencapai tax ratio sebesar 20%. Padahal segala cara sudah dilakukan dari mulai kebijakan tarif pajak, perluasan basis pajak, sampai pembenahan pada sarana-dan prasarana gedung pelayanan pajak tapi semua tidak menunjukkan hasil yang berarti.
Berdasarkan data tax ratio di Indonesia mulai tahun 1989 s/d 2010 (lihat tabel 1)

Dari tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa selama kurun waktu 21 tahun indonesia hanya mampu menaikkan tax rationya sebesar 5.11 % yang bisa kita hitung dari tax ratio 2010 sebesar 13.30 % dikurangi tax ratio 21 tahun yang lalu yaitu pada akhir pelita 1 tahun 1989 sebesar 8.19 %. Dan dengan data diatas juga kita bisa mengatahui bahwa untuk meningkatkan tax ratio indonesia sebesar 1% rata-rata indonesia membutuhkan waktu 4,1 tahun (diperoleh dari 21 tahun dibagi 5,11 %), sementara untuk bisa setara dengan tax ratio negara-negara tetangga yang sedang berkembang sudah mencapai sekitar 20% berarti Indonesia masih ketinggalan 6,7%

Pertanyaannya sekarang adalah berapa tahun yang dibutuhkan indonesia untuk bisa mencapai tax ratio sebesar 20% jika berdasarkan data tax ratio diatas ? tentunya anda bisa menghitungnya sendiri bukan ? yaitu 6.7% x 4,1 tahun = 27,47 tahun lagi !!! wow angka yang sangat fantastis sekaligus sangat mengerikan dan hal ini akan benar-benar terkjadi jika tidak ada langkah-langkah perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem perpajakan di indonesia.


Setelah apa yang terjadi didunia perpajakan akhir-akhir ini alasan adanya krisis global dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang selama ini menjadi tameng para mafia pajak untuk menjawab pertanyaan mengenai lambannya kenaikan tax ratio sekaligus untuk menutupi kebobrokan institusinya, kini terbantahkan sudah.

Gencarnya iklan pelayanan pajak yang katanya sudah transparan dan akuntabel serta didukung dengan fasilitas gedung palayanan yang bagus ditambah lagi dengan slogan “HARI GINI MALAS BAYAR PAJAK, APA KATA DUNIA? “tidak bisa begitu saja menghapus kesan masyarakat akan buruknya kredibilitas aparat pajak serta tidak akan serta merta mampu menghilangkan kekhawatiran masyarakat tentang kemanakah aliran dana pajak yang mereka bayarkan apakah akan benar-benar mengalir untuk pembangunan atau justru masuk kerekening-rekening mafia pajak.

Secara teori ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak antara lain melalui kebijakan tarif pajak, perluasan basis pajak, perbaikan sistem pemungutan pajak dan pemanfaatan terhadap potensi pajak yang belum optimal. Nah setelah kita semua mengetahui bahwa yang menjadi akar permasalahan lambannya kenaikan tax ratio Indonesia adalah disebabkan oleh besarnya kebocoran sebagai akibat dari (1) adanya kong-kalikong antara oknum orang dalam pajak yang juga melibatkan para pejabat tinggi dengan para wajib pajak nakal, (2) penggunaan validasi bank palsu dan pembobolan data base perpajakan, maka yang harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kredibilitas institusi pajak sekarang adalah (1) membenahi mental para aparat pajak serta merancang bentuk sangsi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi aparat yang melakukan tindakan mengkorupsi uang pajak (2) merancang sistem pemungutan pajak yang bisa meminimalisir kebocoran pajak termasuk membuat data base pajak yang tangguh dengan sistem pengamanan yang berlapis serta memasang alat pendeteksi keaslian validasi bank (3) melakukan mutasi secara berkala para pegawai pajak sehingga bisa memutus mata rantai kecurangan yang dilakukan oleh aparat pajak.

** Tax ratio atau rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Tax ratio dinyatakan dalam persen. Tax ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Logikanya, semakin tinggi tax ratio suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.**

14 komentar:

coffeenbread mengatakan...

Nice Artikel Bu!
salam

ANA ARISANTI mengatakan...

blogmu ta gung? tak link yo

PutraGoes mengatakan...

Tax ratio memang selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan. Kebocoran pajak diyakini oleh banyak pihak sebagai penyebab utama kecilnya tax ratio, apalagi jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang yang selevel dengan Indonesia, seperti yang kamu jelaskan......

Pada dasarnya, aku juga sepaham tentang penyebab utama, kecilnya tax ratio ada pada tingkat kebocorannya, tetapi dalam membandingkan dengan tax ratio negara berkembang lainnya atau bahkan negara di bawah level Indonesia, aku kurang sependapat.

Tidak adil membandingkan nilai tax ratio suatu negara dengan negara lain, jika metodologi yang digunakan dalam perbandingan tersebut tidak sama. Apalagi, studi ilmiah yang meneliti tax ratio dengan cara compare beberapa negara sampai saat ini belum ada.

Seperti penjelasanmu, nilai tax ratio diperoleh dari perbandingan jumlah penerimaan pajak (faktor pembilang) dengan PDB (faktor pembagi).

Dari jumlah penerimaan pajak sebagai faktor pembilang, masing-masing negara memiliki metode penghitungan yang berbeda. Negara kita sendiri, dalam menentukan nilai jumlah penerimaan pajak yang dijadikan faktor pembilang dihasilkan dari nilai pajak setelah dikurangi dengan pajak daerah, restitusi dan fasilitas pajak. Pertanyaanya, apakah metode penghitungan tersebut sama dengan negara-negara yang ingin dibandingkan?

Dari jumlah PDB sebagai faktor pembagi pun, masing-masing negara memiliki pendekatan berbeda dalam menghitungnya. Jumlah PDB Indonesia baik yang angka yang dikeluarkan dari Pemerintah maupun Bank Sentral (BI), menurutku masih jauh dari material atau kondisi yang sesungguhnya terjadi.

Kenapa aku punya hipotesa seperti itu? Ya… coba kamu lihat variabel penyusun PDB, khan….. ada konsumsi (C), investasi (I), tabungan (S), pengeluaran pemerintah (G) dan netto ekspor (X-M). Kecuali pengeluaran pemerintah (G), bagaimana angka-angka variable lain bisa mendekati kondisi yang sesungguhnya, bila negara kita sampai saat ini belum bisa menerapkan Single Indentification Number (SIN) dalam sistem kependudukan. Selama Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum mampu merefleksikan jumlah penduduk yang nyata, analisa ekonometrik pun belum mampu menggambarkan aktivitas ekonomi penduduk secara material terutama aktivitas ekonomi informal.

Satu catatan lagi, yang sering luput dari pengamatan adalah masalah politik. Politikus di negara kita ini sering mengeluarkan opini populis untuk menarik perhatian massa agar pemerintah meningkatkan tax ratio, tetapi saat membuat kebijakan perpajakan mereka malah membuat sesuatu yang kontradiktif khususnya masalah penurunan tarif pajak dan pemberian sejumlah fasilitas perpajakan. Alasannya, untuk meningkatkan asas kenyamanan (convinience) sehingga banyak wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

ANA ARISANTI mengatakan...

@ putra goes, makasi ya, komennya bagus banget, n salam kenal!

PutraGoes mengatakan...

lho... khoq salam kenal...??? kita sudah saling kenal, saya staf anggaran di DPPKAD

ANA ARISANTI mengatakan...

lho ini mas agus dwi ta? hehehe... tak link yo mas

Ronald S mengatakan...

Selamat pagi Mbak Ana, saya bersyukur sekali bisa menemukan artikel Mbak Ana tentang tax ratio, karena kebetulan saya juga sedang mencari data tentang tax ratio Indonesia dan negara-negara pembanding selama 5 tahun terakhir.
Kalau boleh tahu, tabel yang Mbak Ana muat, bersumber dari mana ya? Saya sudah mencoba melihat langsung dari instansi resminya namun belum ketemu.
Untuk tax ratio negara-negara lain, bisa dilihat di mana ya Mbak?
Terima kasih banyak sebelumnya.

Salam kenal,

Ronald S

ANA ARISANTI mengatakan...

untuk tax ratio Indonesia Coba mas cari di buku-buku pendanaan pembangunan versi terbaru, data tersebut aku kutip dari buku pendanaan pembangunan Dr nersiwad (kebetulan dosenku) dibawahnya tertulis sumbernya adalah nota keuangan RI diolah, jadi mas ronald bisa coba nyari data nota keuangan tersebut di depkeu, atau kalo tidak tersedia data tax ratio secara instan, mas ronald bisa menghitungnya sendiri dengan rumus Tax Ratio = T/Y (total pajak dibagi Pendapatan Nasional dalam hal ini PDB) jadi mas tinggal nyari data total penerimaan pajak tahun yang diteliti dan data PDB kalo untuk nyari data tax ration negara lain coba juga browsing nota keuanggannya atau di buku pendanaan pembangunan terbaru semaga berhasil.

ANA ARISANTI mengatakan...

oh ya data PDB bisa dicari di http://www.bps.go.id/aboutus.php?tabel=1&id_subyek=11
sedangkan untuk total penerimaan pajak coba cari di situsnya dirjen pajak

Anonim mengatakan...

met malem mba....
saya ririn mhasiswi asal bandung...
kebetulan saya sedang ada tugas mata kuliah perpajakan tentang "indikator kinerja perpajakan"
pas baca artikel ini,,saya langsung ingin menghubungi mba...
soalnya,,udah 1 bulan saya cari2 materinya cuma dapet itu2 aja...
adi,,saya mau minta bantuan mba...
gimana...??
apa mba bisa bantu...???

tolong replay ke email saya ya mba...
ririnzunia@yahoo.com

terimakasih banyak...^^

Anonim mengatakan...

saya sependapat dgn mas agoes, kita tidak bisa membandingkan apel dan jeruk... harus apel to apel....
yang paling penting adalah dibalik itu semua, adalah keinginan pihak-pihak untuk membuat negara ini benar...coba lihat di jalan , banyak berkeliaran mobil mewah, banyak rumah mewah, tetapi tidak bisa disentuh..jika kita ingin memperbaikin bangsa ini, perbaiki jg sektor yang lainnnya. pajak tidak bisa mereformasi dirinay sendiri dan berdiri sendiri tanpa reformasi dan dukungan niat baik dari semua pihak..contoh kecil saja.jika kita mempunyai penghasila tambahan, apakah kita sudah jujur untuk melaporkannya...saya yakin tidak....dan untuk mengetahui dan melacak itu semua tidak bisa..dikarenakan single identity number tidak berjalan..itu juga dikarenakan tidak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakannya..bayangkan jika pihak-pihak tersebut terlacak hartanya satu persatu.Itu yang tidak mereka inginkan.
selain itu, banyaknya undergorund economy di indonesia ini..itu juga yang sampai saat ini belum dapat dilacak..Jika kita membandingkan dengan IRS di Amerika, mereka berkuasa penuh atas SPT seseorang. mereka bisa membuka dan memblokir rekening seseorang tanpa persetujuan menteri keuangan. Tetapi memang hal ersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka.

Perisai ABA mengatakan...

ngulanuwunn...
boleh minta data yng konkretnya ga?????
tolong kirim ke-emailku
naluripd@gmail.com
thx.

Anonim mengatakan...

Sepertinya yg komen bagus-bagus dan tajam analisisnya tapi memang perlu dibuat format perhitungan tax ratio yg benar agar bisa menjadi standar internasional sehingga dpt comparable 1 ngr dgn ngr lain. Menyederhanakan masalah blm tentu menyelesaikan masalah. Menyederhanakan suatu perhitungan belum tentu benar tanpa ada turunan yg benar.

Fatma Syariefah mengatakan...

saya sedang membutuhkan data pengertian tax ratio untuk keperluan proposal penelitian, kalo boleh tanya pengertian di atas sumbernya dari mana yaa? mohon penjelasan & sarannya, ada buku sumber untuk menambah referensi tentang tax ratio. terima kasih